Nuruzzaman Arsyad's Blog

Catatan dari Tilburg 1: Belajar...Belajar....

2009-09-15T23:41:00.000-07:00

Udah lama gw ga nulis, setelah urusan2 imigrasi selesai (tinggal nunggu kartu), gw pengen nulis note lagi untuk berbagi cerita. Ya, mudah2an teman2 berkenan

Kuliah pertama gw dimulai tanggal 31 agustus lalu, jadi udah 2 minggu gw mulai kuliahnya. Di kelas gw, sebagian besar anak2 Belanda, selebihnya ada beberapa dari Inggris (2 org dr mereka lulusan London School of Economics, prog Ekonomi paling bergengsi di Eropa), 5-6 org dari Turki, 2-3 org dr Italia, 6-7 org China, 1 org India. Ada juga beberapa dari Eropa Timur (Estonia, Ukraina, Rusia, dll). Gw adalah satu2nya orang dr Asia Tenggara di kelas MSc in Economics.

Sampe oktober nanti, mata kuliah gw cuma dua, Econometrics (3x seminggu), dan Mathematics (2x seminggu). Kedua mata kuliah ini diajar oleh 2 profesor yang berbeda, tapi nanti nilainya akan digabung dalam satu kesatuan dengan nama subject "Applied Method for Economist".

Dari namanya, kita akan berfikir bahwa mata kuliah ini akan mengajarkan bagaimana menerapkan prinsip2 dan teori Econometrics dan Mathematics dalam ilmu Ekonomi. Ternyata salah (dan hampir semua mahasiswa ketipu), mata kuliah ini aspek terapannya kecil sekali. Karena sejauh ini, ga ada aspek terapannya sama sekali. Yang ada kita diajarin bagaimana nurunin formula statistik a, nurunin persamaan matematik b, menentukan apakah sebuah fungsi itu positive definite, negative definite, atau indefinite. What? iya, yg diajarin malah teori matematika dan teori statistik. Belum selesai sampe di situ, pas dikasih tugas pun, isinya nurunin rumus. Dari tugas yang ada, cuma 1 soal yg ngolah data, selebihnya soalnya model2 kayak gini: If F is the number of Women, and N-F is the number of men in samples. Whereas the average earnings of men is Ym and the average earnings of women is Yf. Consider regression of earnings (Y) and dummy variable (X) which is 1 for women, and 0 for men, then Proved that B1 = Yf - Ym ! Temen2 gw yg lulusan London School of Economics langsung bilang, "What the f**k?

Mata kuliah Ekonometrics dan Mathematics ini akhirnya "makan korban" juga. Ada beberapa temen gw (hampir belasan) yang pindah prog dr MSc in Economics ke MSc in Investment Analysis. Di prog MSc in Investment Analysis, mata kuliah Econometrics dan Math td ga wajib. Dua di antara belasan mahasiswa yg pindah jurusan itu adalah room-mate gw, Xiang dr China, dan Matthew, kelahiran Poland, warga negara Inggris, dan s1 ny dr LSE (gila ga niy orang?).

Beginilah meja gw klo lagi sibuk ngerjain tugas Math.

Yes, I proved that f(x,y) = (x-y) (x^2 + y^2 -1) has saddle points at (-1/2(2^0.5), -1/2(2^0.5)) and (1/2(2^0.5), 1/2(2^0.5)

Di sini memang bisa pindah jurusan dlm satu fakultas. Kata temen gw yg pindah, asalkan ngajuinnya sebelum oktober. Dan klo ga asalah ada sekitar 13 mhsiswa yg pindah jurusan dr MSc in Economics ke MSc in Finance atau MSc in Investment Analysis. Ada yang pindah ke MSc in Economics? TIDAK. Jadi skrg net inflow program gw adalah negatif.

Sejauh ini gw salut dengan budaya belajar di sini. Ada beberapa yg patut kita tiru. 1. Dosen mulai tepat waktu dan selesai tepat waktu. Jadi kalo jdwl kuliah dr jam 10.45-12.30, ya kuliahnya dr jam 10.45-12.30. Pas jam 10.45, pintu ditutup. Gimana klo telat, boleh masuk ga? Boleh, asalkan kita kuat menahan malu dilaitin dg muka galak ama dosen (udah dosen Math, galak pula, siapa yg tahan) dan wjah temen2 kita menahan tawa. Sejauh ini gw belum pernah telat. Yg sering telat bisanya mahasiswi dr Italia dan Spanyol. Untungnya mereka cantik, jadi kita cepat memeaafkan walu sempat terganggu. Bayangkan klo yg telat gw? 2. Mahasiswa ga malu untuk nanya pertanyaan bodoh ataupun menjawab pertanyaan dan jawabannya salah. Ya, bagi mereka yg penting aspirasi mereka tersampaikan, dianggap bodoh atau salah itu bukan soal. (Klo org kayak Irza kan yg penting aspirasi dr "bawah" harus disalurkan). 3. Klo diskusi atau ngerjain tugas, mereka semangat banget. Untuk tugas ekonomet, gw sekelompok ama cew dr Estonia, namanya Maria Arumaa (Dia yg ngajakin duluan gw sekelompok, SUER!!). Kebiasaan di Indonesia, tugas dikerjain menjelang deadline. Tapi cew ini trus mendesak unk ngerjain tugas dg segera. Alhasil, tugasnya udah selesai wlpn baru dikumpul beberapa hari lagi.

Soal buku, buku di sini mahalnya selangit. Untuk buku econometrics, harganya 62 euro (sebagai perbandingan, roti gede yg bisa unk 5 kali makan harganya 1 euro. Jadi 62 euro bisa untuk 310 kali makan klo dibeliin roti semua). Untungnya gw bawa beberapa buku dr Indonesia. Temen2 china gw salut dg hal ini. Mereka nanya, kok bisa gw begitu siap sampe2 bawa buku2 dr Indonesia. Gw bilang, ya dari internetlah, kan ada di websitenya info ttg buku wajib tiap mata kuliah! menurut loe?? (untungnya bagian "menurut loe?" ini tidak gw sampaikan, soalnya gw bingung meng-Inggriskannya).

Tapi bukan berarti hobi gw menghabiskan waktu di toko buku serta merta sirna. Beberapa hari yg lalu gw menemukan toko buku bekas di basement gedung Cobbenhagen (Thanks Mas Mansur for the Info). Buku bekas di sini murahnya minta ampun. Gw berhasil dpt buku "Modern Macroeconomics: Intermediate Text" dan "Economics of Input-Output Analysis" dg harga 3 euro/book. Murah kan? Selain buku2 ekonomi, di sini juga banyak buku sejarah, politik, dan sastra (Belanda maupun Inggris).

Ini buku bekas yang gw beli dr toko buku "Books 4 Life". Masih dlm kondisi sangat baik loh...

Segini dulu aja catatan2 kecil gw. Cuma untuk share pengalaman2 di sini. Wish me luck, dan semoga sukses untuk kalian semua.

Mega Plus Sultan Minus Golkar*

2009-01-27T00:48:00.001-08:00

Sejak beberapa hari yang lalu, pemberitaan mengenai kemungkinan berduetnya Mega dan Sultan begitu gencar di media massa (contohnya berita ini). Untuk duet ini, Megawati membawa gerbong PDIP-nya. Sementara, seperti yang kita ketahui, Sultan tidak membawa gerbong Golkar-nya. Satu-satunya partai yang berniat mencalonkan Sultan saat ini adalah Republika-N yang perolehan suaranya sangat kecil berdasarkan survey LSI. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kita, outcome apa yang diharapkan oleh Mega maupun Sultan? Mari kita lihat angka-angkanya.

Berdasarkan hasil survey LSI Desember 2009, melalui pertanyaan terbuka, Sultan memperoleh 5% suara jika pilpres diadakan pada saat survey. Dengan demikian Sultan memperoleh posisi ke-3 dalam perebutan kursi presiden, berdasarkan Survey LSI. Tapi jika dibandingkan dengan perolehan SBY dan Megawati, perolehan Sultan sangat kecil. Artinya Sultan tidak akan mampu menandingi SBY dan Megawati di kancah pemilihan presiden. Dengan posisi seperti ini ditambah dengan ketidakpastian dukungan Golkar atas pencalonannya, maka second best option bagi Sultan adalah memperoleh posisi calon wakil presiden dari PDIP. Artinya, berduet dengan Mega akan membuat Sultan menjadi better-off, dengan atau tanpa restu dari Golkar.

Dari sudut pandang Megawati, saya rasa kondisinya agak berbeda. Ada beberapa skenario yang bisa dijalankan oleh Mega. Masing-masing skenario akan menghasilkan outcome yang berbeda.

Skenario pertama adalah jika berduet dengan Sultan sekaligus berkoalisi dengan Golkar. Pada skenario ini, maka ada dua outcome yang bisa diperoleh Mega. Pertama, dukungan suara Golkar di parlemen. Kedua, tambahan suara simpatisan Sultan dan simpatisan Golkar dalam pemilihan Presiden. Berdasarkan perhitungan LSI, maka outcome pertama adalah sebesar 30.4% suara di parlemen (17.1% suara PDIP dan 13.3% suara Golkar). Outcome kedua dari skenario pertama ini berupa tambahan suara sebesar 5% di pilpres (atau dari 21% suara menjadi 26% suara di pilpres).

Skenario kedua adalah jika Mega berduet dengan Sultan, namun PDIP tidak berkoalisi dengan Golkar. Pada skenario ini, outcome yang diperoleh Mega hanya sebesar tambahan suara dari simpatisan Sultan pada pemilihan presiden. Berdasarkan hasil survey, jika Mega berduet dengan Sultan, siapapun pasangan SBY, maka suara yang diperoleh pasangan Mega dan Sultan adalah sebesar 26%. Artinya Mega mendapat tambahan 5% suara. Namun, PDIP tetap tidak mendapat tambahan dukungan dari Golkar di Parlemen jika skenario ini yang terjadi.

Apa yang bisa disimpulkan?

Dari perhitungan ini kita bisa menyimpulkan bahwa duet Mega+Sultan, tanpa koalisi PDIP dan Golkar, tidak membuat Megawati menjadi better-off. Oleh karena itu, menurut saya, duet Mega-Sultan akan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, jika dan hanya jika Golkar diikutsertakan dalam koalisi ini. Tanpa mengikutsertakan Golkar, Megawati akan menjalankan 5 tahun pemerintahannya dengan sangat berat, terutama karena minimnya dukungan di Parlemen.

* Tulisan merupakan pendapat pribadi

Mungkinkah Masih Bersama?*

2009-01-15T23:24:00.000-08:00

Awal tahun 2009, Lembaga Survey Indonesia mengumumkan hasil survey terbaru mereka yang diadakan pada bulan desember 2008. Hasil survey kali ini cukup menarik, Partai Demokrat berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan. Saya rasa, dengan ini peta politik di Indonesia 3 bulan menjelang pemilu legislatif sedikit banyak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi termasuk soal pilihan-pilihan koalisi. Melalui tulisan ini saya mencoba memetakan perubahan kemungkinan koalisi partai menjelang pemilihan presiden.

Dalam konteks sistem presidensial dengan multi partai seperti di Indonesia, maka koalisi mutlak diperlukan. Bukan hanya bertujuan untuk menggalang dukungan dalam pemilihan presiden, namun juga menguatkan dukungan dalam proses legislasi. Dalam literature mengenai koalisi (Riker, 1962: Austen-Smith dan Banks, 1988; McCarty dan Meirowitz, 2006) menyebutkan bahwa setidaknya ada dua syarat agar koalisi berjalan efektif.

Pertama, gabungan suara yang dihasilkan oleh koalisi tersebut mampu menghasilkan kekuatan minimal yang diperlukan. Kedua, setiap partai yang akan menjadi bagian dalam koalisi merasa better-off atau setidaknya tidak merasa worse-off jika menjadi bagian dalam koalisi tersebut.

Implikasi kedua syarat ini dalam konteks politik Indonesia adalah, sebuah partai akan lebih memilih alternatif koalisi dimana partai tersebut memiliki daya tawar tertinggi secara relatif terhadap alternatif koalisi lain, asalkan suara gabungan koalisi tersebut bisa memenuhi syarat minimal perolehan suara untuk pemilihan presiden.

Sebagai contoh, jika ada tiga partai (X,Y, dan Z), dimana X merupakan pemenang pertama pemilu legislatif, Y pemenang kedua, dan Z pemenang ketiga, dan suara ketiganya kurang dari 51%. Maka X punya insentif yang lebih besar untuk berkoalisi dengan Z daripada dengan Y karena nilai tawar X lebih besar ketika berhadapan dengan Z daripada ketika berhadapan dengan Y. Y punya insentif yang lebih besar untuk berkoalisi dengan Z daripada X, karena posisi tawar Y lebih besar terhadap Z daripada terhadap X. Sementara itu, Z punya insentif untuk berkoalisi dengan Y, bukan dengan X walupun X adalah pemenang pemilu. Hal ini karena nilai tawar Z menjadi lebih baik jika berkoalisi dengan Y daripada X (karena selisih suara X-Z lebih besar dari selisih suara Y-Z).Berdasarkan kedua syarat ini, dengan mengenyampingkan faktor-faktor lain, bagaimanakah perubahan peta koalisi menjelang pemilihan presiden 2009. Mari kita lihat angka-angkanya.

Peta Koalisi Juni 2008

Sepanjang 2007 hingga Juni 2008, PDIP menguasai panggung politik Indonesia. Berdasarkan survey Lembaga Survey Indonesia selama 2007 hingga Juni 2008, PDIP hampir selalu menjadi peringkat pertama dengan perolehan suara berkisar 20% (Maret 2007) hingga 24% (Juni 2008). Golkar hampir selalu menjadi runner-up, dengan suara berkisar 15% (Maret 2007) hingga 20% (Juni 2008). Di papan kedua ada Partai Demokrat dengan perolehan antara 9% (Juni 2008) hingga 14% (September 2007), disusul PKB dan PKS dengan perolehan antara 4% hingga 8%.

Di satu sisi, SBY yang merupakan tokoh Demokrat selalu menempati posisi teratas dalam pemilihan presiden, kecuali pada bulan Juni 2008. Perolehan suara SBY berkisar 25% (Juni 2008) hingga 48% (Desember 2006). Perolehan Megawati berkisar 17% (Desember 2006) hingga 30% (Juni 2008). Tokoh selain SBY dan Megawati, tentu saja artinya termasuk tokoh-tokoh Golkar, tidak ada yang mampu memperoleh suara secara signifikan.

Dalam kondisi yang seperti ini, kita tahu bahwa Demokrat tidak mungkin berkoalisi dengan PDIP. Pertama, baik Demokrat dan PDIP sama-sama memiliki calon yang kuat untuk posisi Presiden. Kedua, Demokrat terlanjur menganggap PDIP sebagai “musuh utama”. Oleh karena itu, pilihan Demokrat tentu saja akan jatuh ke Golkar. Bersama Golkar, Partai Demokrat bisa memenuhi syarat pencalonan presiden (yang tidak akan terpenuhi jika hanya berkoalisi dengan partai papan bawah lainnya). Alasan kedua, daya tawar Demokrat lebih tinggi jika berkoalisi dengan Golkar dibanding jika berkoalisi dengan PDIP.

Di sisi lain, Golkar, yang tidak punya tokoh yang bisa menandingi SBY dan Megawati, tentu perlu berkoalisi dengan partai lain agar mampu memperoleh setidaknya posisi wapres. Dalam hal ini, kembali merujuk teori mengenai koalisi di atas, insentif Golkar untuk berkoalisi dengan Demokrat lebih tinggi dibanding insentif untuk berkoalisi dengan PDIP.

Bagaimana dengan PDIP? PDIP tentunya tidak akan mau berkoalisi dengan Demokrat, dengan alasan yang sama kenapa Demokrat tidak memilih PDIP. PDIP punya insentif untuk berkoalisi dengan Golkar. Sayangnya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Golkar jelas akan lebih memilih Demokrat daripada PDIP. Second best option bagi PDIP akhirnya tentu saja jatuh pada PKB dan atau PKS.

Peta Koalisi Setelah Juni 2008

Survey terakhir oleh Lembaga Survey Indonesia pada bulan Desember 2008, menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada perolehan suara Demokrat. Partai Demokrat memperoleh suara sebesar 23%, disusul oleh PDIP dengan perolehan 17%, Golkar dengan perolehan 13%, PKB 5%, dan PKS 4%. SBY juga berhasil memperkukuh posisinya dengan memperoleh 43%, sedangkan Megawati hanya memperoleh 19%.

Bagaimana memetakan kemungkinan koalisi berdasarkan fakta baru ini? Seperti yang kita lihat, posisi Demokrat lebih tinggi daripada PDIP maupun Golkar. Jika hanya mengincar kursi presiden, Demokrat hampir tidak perlu berkoalisi dengan partai apapun. Namun, untuk kepentingan legislasi, Demokrat tentunya harus berkoalisi dengan partai lain. Sekali lagi, Demokrat tidak punya insentif untuk berkoalisi dengan PDIP. Jika ingin memperoleh posisi tawar yang lebih tinggi, Demokrat tentu saja seharusnya berkoalisi dengan PKB dan atau PKS. Masih ada insentif, walaupun sangat kecil, bagi Demokrat untuk berkoalisi dengan Golkar. Namun jika berkoalisi dengan PKB dan atau PKS saja Demokrat sudah mampu memenangkan pilpres dan proses legislasi di parlemen, kenapa harus dengan Golkar?

Bagaimana dengan PDIP? Dengan posisi seperti sekarang, koalisi dengan PKB dan atau PKS belum cukup mampu memastikan kemenangan PDIP pada pilpres dan pada proses legislasi. First best option bagi PDIP adalah berkoalisi dengan Golkar. Demikian juga dengan Golkar, kemungkinan terbaik saat ini adalah berkoalisi dengan PDIP. Nilai jual Golkar terhadap PDIP akan lebih tinggi dibanding terhadap Demokrat, sementara berkoalisi dengan PKB atau PKS tidak akan mampu memberikan kekuatan tambahan yang signifikan bagi Golkar.

Apa yang bisa disimpulkan?

Terlihat dari paparan di atas bahwa perubahan terakhir peta politik nasional, terutama pada bulan desember 2008, mampu merubah kemungkinan peta koalisi partai menjelang pemilihan presiden 2009. Jika hasil pemilu legislatif tidak jauh berbeda dari hasil survey desember 2008, tentu saja dengan asumsi faktor-faktor lain tidak terlalu banyak mempengaruhi, boleh jadi Demokrat dan Golkar tak lagi bersama. Walaupun demikian, tentu saja kita harus tetap menunggu, karena proses politik begitu dinamis. Dalam satu atau dua bulan berbagai kemungkinan masih bisa terjadi.

*Tulisan merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili lembaga di mana penulis berafiliasi

A Comment on: "Kompetisi dan Kartelisasi Partai di Indonesia" by Kuskrido Ambardi

2008-08-18T22:41:00.000-07:00

Pada hari Jumat, 16 Agustus 2008, Kuskrido Ambardi, PhD mempresentasikan disertasi ilmu politiknya. Presentasi, yang dilanjutkan dengan diskusi ini, merupakan satu rangkaian dalam acara peresmian kantor baru Lembaga Survey Indonesia.

Disertasi Kuskrido Ambardi dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa partai politik, ketika sudah masuk di parlemen, tidak lagi memperjuangkan ideologi yang mereka dengungkan pada saat Pemilu. dengan kata lain, ketika di Parlemen, tidak ada lagi kompetisi antar partai politik dalam memperjuangkan ideologi mereka masing-masing. Sebagai contoh, tidak ada partai yang tidak menyatakan dirinya berideologi ekonomi kerakyatan. Namun ketika pemerintahan Megawati menurunkan subsidi BBM, listrik, dan telepon pada 2002, semua partai menyetujuinya. Demikian juga dalam isu pusat-daerah. Di permukaan, PAN memang mengusung ide federalisme. Namun ide mereka tidak jauh berbeda dengan ide otonomi daerah yang ditawarkan oleh partai lainnya.

Satu-satunya isu yang masih menimbulkan kompetisi antar partai, baik kompetisi di Pemilu maupun di parlemen, adalah isu sekularisme vs agama (lebih tepatnya Islam). Beberapa partai seperti PPP dan PBB secara gamblang menyatakan bahwa ideologi mereka adalah Islam ketika berkampanye di Pemilu. Pada tahap persaingan di Parlemen, kompetisi kelompok sekular dan kelompok islam juga masih terlihat. Misalnya pada isu islamisasi produk-produk hukum di Indonesia (penncatuman 7 kata di Piagam Jakarta), penyusunan UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah dll. Kelompok islam (PPP, PBB, PKS) getol mempertahankan nafas islam dalam semua isu ini.

Menurut Dodi Ambardi, tidak adanya persaingan antar partai politik dalam ideologi mereka menghasilkan produk hukum yang tidak memiliki dissenting opinion. Dengan kata lain, partai politik di Parlemen berkecenderungan untuk berperilaku sebagai kelompok besar tanpa menyisakan oposisi. Dodi Ambardi menambahkan, kompromi antar partai besar juga terlihat pada proses pembagian jabatan ketua komisi.

Pada isu terkait agama, meskipun ada kompetisi, namun kesepakatan yang dihasilkan adalah kesepakatan yang sangat unik yang justru menyebabkan produk hukum tersebut menjadi tidak efektif. Contohnya adalah pasal mengenai pendidikan agama dalam UU Sisdiknas. Kelompok Islam memang berhasil memasukkan pasal mengenai kewajiban memberikan pengajaran agama sesuai agama yang dianut oleh masing-masing murid. Namun pelanggaran terhadap pasal ini tidaklah diatur, hal ini tentu saja terjadi karena adanya kompromi antara parpol islam dan parpol berhaluan sekuler. Akibatnya peraturan ini menjadi tidak efektif.

Singkatnya, menurut Dodi Ambardi, kompetisi ideologi di antara partai politik hanya terjadi di Pemilu, namun ketika masuk pada tahap legislasi di parlemen dan eksekusi kebijakan di kabinet, kompetisi tersebut praktis hilang dan berganti menjadi kartelisasi.

Dodi Ambardi berusaha mengungkap penyebab gejala kartelisasi partai politik dalam penyusunan legislasi dan eksekusi kebijakan adalah karena adanya praktik rente dari jabatan-jabatan politik yang tersedia, baik di parlemen maupun kabinet. Praktik rente ini terjadi karena adanya kebutuhan finansial yang sangat besar untuk membiayai partai, sementara sumber keuangan partai (sumber privat maupun sumber publik) sangat kecil.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk menutupi kekurangan pembiayaan ini adalah dengan memobilisasi potensi pendapatan yang dimiliki oleh sebuah jabatan politis. Di sinilah elemen eksternal bisa masuk dan mempengaruhi kebijakan. Singkat kata, demi memperoleh pendapatan bagi partai, parpol rela berkompromi dengan elemen luar dalam menyusun kebijakan. Walaupun kompromi ini juga berarti meninggalkan ideologi mereka. Menurut Kuskrido juga, ada ketergantungan antar parpol dalam praktik rente ini. Dalam setiap praktik rente yang terjadi, hampir semua parpol yang terlibat. Hal ini juga menyebabkan tidak ada pengawasan satu sama lain di antara parpol, akhirnya kompetisi antar parpol pun menjadi tidak berarti.

Di sinilah letak ketidaksepakatan saya dengan Dodi Ambardi. Praktik rente memang bisa dipakai untuk menjelaskan hilangnya kompetisi antar partai politik ketika kita masih menganut rezim pemilihan tidak langsung. Dalam sistem pemilihan tidak langsung, memang banyak sekali terjadi kompromi politik antar parpol. Tentu saja ini hal yang lumrah. Praktik rente terjadi karena perilaku partai politik dikendalikan oleh insentif untuk memaksimalkan utilitas kelompok kepentingan di belakang parpol tersebut. Pada akhirnya, kelompok kepentingan inilah yang akan menghidupi parpol.

Dalam rezim elektoral pemilihan tidak langsung, tidak ada insentif bagi partai politik untuk berperilaku memaksimalkan kepentingan pemilih, yang ada hanya insentif untuk memaksimalkan kepentingan kelompok pendukung.

Tapi penjelasan ini menjadi gagal menjelaskan fenomena terkini mengenai partai politik. Sebagai contoh, ketika pemerintahan SBY menaikkan harga BBM, semua partai kecuali Demokrat dan Golkar beroposisi terhadap pemerintah. Apakah sikap oposisi ini mampu dijelaskan oleh perikau rente partai politik? Tidak, karena tidak ada transaksi ataupun kompromi yang terjadi saat itu. Lantas kenapa semua partai bersikap berlawanan? Karena ada insentif bagi parpol untuk meningkatkan popularitas mereka di mata publik jika mereka beroposisi atas kebijakan pemerintah saat itu. Kenapa muncul insentif seperti ini, karena rezim pemilihan langsung memastikan masyarakat mampu berpartisipasi dalam memberikan reward and punishment bagi partai politik.

Artinya, rezim pemilihan langsung dalam sistem elektoral di Indonesia mampu menciptakan sistem insentif - disinsentif baru, yang akhirnya juga akan merubah perilaku partai politik. Dengan insentif seperti ini, maka partai politik akan cenderung menempuh jalan populis. Contoh teranyar tentu saja penurunan harga BBM bersubsidi oleh SBY.

Pilihan untuk menjadi populis ini, yang disebabkan oleh insentif peolehan suara, pada akhirnya juga menyebabkan partai politik menjadi semakin kehilangan ideologi mereka. Sikap dalam proses legislasi lebih ditentukan oleh insentif perolehan suara, daripada pilihan ideologi partai.

Sikap seperti ini dalam banyak hal memberikan dampak positif dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Walaupun tentu saja tetap ada dampak negatifnya (sebagai contoh tentu saja kasus kebijakan penaikan/penurunan harga BBM bersubsidi). Namun saya rasa rezim pemilihan langsung lebih banyak memberikan dampak positif dalam hal pembuatan kebijakan.

Tentu saja untuk membuktikan apakah rezim pemilihan langsung dalam sistem elektoral di Indonesia lebih banyak berdampak positif dalam proses pembuatan kebijakan diperlukan penelitian yang mendalam. Saya berharap dalam beberapa tahun ke depan akan ada penelitian mengenai hal ini.

Tulisan merupakan pendapat pribadi.